Selamat Jalan Bapak Taufik Kiemas Diposkan oleh Mas Acis di 20.47 0 komentar

Innalillahi Wainna Ilaihiraji'un Bangsa Indonesia kembali kehilangan tokoh penting di Negeri ini. Ketua MPR RI, Taufik Kiemas meninggal dunia pada pukul 19.05 waktu Singapura atau pukul 18.00 WIB.  Kabar meninggalnya Taufik Kiemas pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Melalui akun twitter miliknya

 "Telah meninggal dunia Bapak Haji Taufiq Kiemas saat ini dan mohon diampuni seluruh kesalahan dan didoakan" tulis Pramono Anung dalam akun twitternya @pramonoanung

Menurut Sekjen PDIP, Tjahyo Kumolo, kondisi kesehatan Taufiq Kiemas merosot drastis usai menghadiri peringatan Hari Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, pada 1 Juni 2013. Taufik Kiemas kemudian dirawat di Genaral Hospital, Singapura hingga menghembuskan nafas terakhir hari ini, Sabtu, 8 Juni 2013.

Taufik Kiemas lahir di Jakarta, 31 Desember 1942. Karir politik beliau dimulai dari GMNI. Namun selama rezim Orde Baru nama Taufik Kiemas tidak begitu menonjol. Barulah setelah era reformasi, nama beliau muncul ke permukaan hingga menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2009-2014.

Dikalangan politisi, Taufik Kiemas dikenal sebagai politisi santun, kalem dan luwes bergaul. Dalam sebuah tulisan, Puan Maharani mengatakan Taufik Kiemas adalah politisi yang sangat luwes dalam pergaulan. Bahkan, dia tetap bergaul dengan orang yang memiliki pandangan dan sikap politik yang berseberangan. Hal itu juga membuat beliau dihormati dan disegani semua kalangan.

Selamat jalan Bapak Taufik Kiemas. Semoga arwahmu mendapat tempat yang luas di sisi Allah SWT. Dan pengabdianmu pada bangsa dan negara menjadi amal dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amiin ya rabbalalamiin
*Dari berbagai sumber

Baca Selengkapnya »

Usulkan SBY jadi Ketum PD, Bukti Kader PD Tidak Pede Diposkan oleh Unknown di 10.24 0 komentar

Bermula dari usulan 25 DPD Partai Demokrat yang menginginkan SBY turun langsung mengendalikan Partai Demokrat dari kursi ketua umum. Usulan 25 DPD PD ini kemudian didukung oleh para petinggi PD baik yang duduk di Majelis Tinggi, Dewan Pembina dan struktural DPP. Usulan inipun semakin menguat hingga menjelang KLB PD di Bali yang dijadwalkan 30-31 maret 2013.


Timbulnya faksi-faksi di internal PD pasca mundurnya Anas Urbaningrum dari Ketum PD adalah latar belakang munculnya usulan untuk "memaksa" SBY menjadi Ketum PD. Menurut mereka, SBY sebagai founding fathers PD akan diterima semua faksi di internal PD. Mereka yakin, jika SBY menerima usulan sebagai Ketum PD, maka peserta KLB PD akan menerimanya secara aklamasi.

Mengingat SBY menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara, maka di usulkanlah ketua harian sebagai pelaksana tugas Ketum agar SBY bisa fokus mengurusi negara. 

Dikutip dari detikNews, Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, usulan agar SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat semakin menguat.Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua mengatakan bahwa SBY sudah siap jadi Ketua Umum PD. Ia percaya, SBY tidak akan menolak menjadi Ketum dan hanya tinggal ketuk palu. Menurut Max, SBY hanya akan menjadi simbol sedangkan yang mengendalikan partai adalah ketua harian.

Jika membaca latar belakang di atas, sepertinya ada ketergantungan yang amat sangat dari kader-kader PD terhadap figur SBY. Mereka beranggapan hanya SBY yang mampu menyatukan kembali faksi-faksi dalam internal PD yang mulai muncul sejak Kongres PD di Bandung hingga Pasca berhentinya Anas Urbaningrum dari Jabatan Ketum PD. Mereka juga yakin SBY mampu mendongkrak elektabilitas PD yang merosot tajam di beberapa survey.

Apakah kader-kader PD yang lain tidak mampu melakukannya? Saya kira banyak kader PD lainnya yang mampu. Tetapi mereka tidak percaya diri untuk tampil menyelamatkan PD menjelang Pemilu 2014. Mereka lebih menginginkan SBY yang turun tangan menyelamatkan PD dari keterpurukan padahal SBY sudah memiliki setumpuk tugas-tugas negara yang harus diselesaikan hingga 2014 nanti.

Baca Selengkapnya »

Ini Pernyataan Ibas Soal Yulianis dan Tuduhan Terhadap Dirinya Diposkan oleh Unknown di 21.16 0 komentar

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan aliran dana dari Grup Permai ke kantongnya. "Manakala KPK telah memiliki fakta hukum terkait pemberitaan tentang saya tersebut, saya setiap saat sangat siap, sekali lagi saya setiap saat sangat siap, untuk memberikan keterangan kepada KPK agar permasalahannya segera menjadi jelas," ujar dia dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 20 Maret 2013.

Sebelumnya, Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, membenarkan soal adanya catatan aliran dana ke Ibas. Dia mengungkap, Permai Group mengucurkan dana US$ 200 ribu kepada Ibas pada 2010 dan merupakan dana proyek Hambalang di Sentul, Bogor. Uang tersebut, kata dia, terkait dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010.

Ibas membantah tuduhan Yulianis yang dimuat dalam Koran Sindo 16 Maret 2013 halaman pertama. "Terhadap pemberitaan dan pernyataan tersebut, saya ingin mengulangi sekali lagi, bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menerima uang sebagaimana dikatakan oleh Saudari Yulianis," kata dia.

Putra bungsu Presiden SBY ini juga membantah kenal dengan Yulianis. "Saya pun samasekali tidak pernah kenal dengan yang namanya Saudari Yulianis."

Ibas melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya hari ini. Dalam laporan bernomor TBL: 909/III/2013/PMJ/Ditreskrimum itu, Yulianis dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.


Ibas berharap, media dapat objektif dan profesional terkait isu ini. Karena tudingan itu sudah dilempat berkali-kali padanya. "Saya sudah sering dituduh. Penuduhnya pun sudah tervonis dan diketahui. Uang Century, uang Hambalang atau apapun itu yang berhubungan dengan kasus-kasus yang selama ini beredar, jangan sampai hal ini terus terulang apalagi saya sudah berkali-kali menegaskan hal itu tidak benar. Saya tidak menerima apapun." katanya.


Persoalan ini tak hanya menyangkut masalah hukum, namun telah menyeret ke ranah politik. Inilah komentar seputar persoalan Ibas, Yulianis, Demokrat, dan KPK:

Sumber: tempo.co

Baca Selengkapnya »

SBY Bertemu Prabowo. Apa yang Mereka Bicarakan? Diposkan oleh Unknown di 19.28 0 komentar

Petang tadi Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disapa SBY mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kantornya, komplek Istana Keprsidenan. Menurut sumber di Partai Gerindra, Presiden SBY lah yang mengirim undangan ke Prabowo untuk hadir ke Istana.

Mengenai agenda pembicaraan dua tokoh nasional itu, tidak ada seorangpun yang tahu. Bahkan Prabowo sendiri tidak tahu mengapa dirinya diundang oleh SBY.

"Saya membahas apa juga belum tahu agendanya, tunggu saya masuk ke dalam dulu. Tapi saya rasa lebih ke masalah ekonomi dan lain-lain," kata Prabowo yang tiba di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013), sekitar pukul 15.00 WIB.

Rasan-rasan di kalangan orang dekat  kedua tokoh pun masih simpang siur. Menurut salah seorang anggota Majelis Tinggi PD, Syarief Hasan, pertemuan kedua tokoh itu memnbahas masalah bangsa. Diwawancara terpisah oleh wartawan, Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana memahami pertemuan ini bisa tersirat pembicaraan politik. Sangat wajar karena keduanya adalah tokoh politik papan atas saat ini.

Sekjen Partai gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa pertemuan SBY dan Prabowo hanya kangen-kangenan Alumni AKABRI, dimana SBY adalah senior Prabowo di AKABRI.  Ditanya apa yang akan mereka bahas, Muzani menduga SBY selaku presiden mengundang Prabowo ke Istana akan membahas soal permasalahan-permasalahan negara

Terlepas dari apapun pembicaraan kedua tokoh politik papan atas itu, aroma politik sangat santer tercium dalam pertemuan itu. Tentu saja banyak muncul teka-teki seputar pertemuan keduanya. Akankah demokrat akan mengajak gerindra berkoalisi mengusung calon Presiden pada Pemilu 2014 mendatang? Kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat di Partai Demokrat sendiri seperti tidak memiliki figur yang pas untuk menjadi presiden setelah SBY, bisa saja Demokrat akan mengalihkan dukungan ke Prabowo, tentu saja dengan deal-deal politik tertentu. What ever... kita tunggu saja apa yang akan terjadi.

Baca Selengkapnya »

Terkait Kasus Raffi, Komisi III DPR akan Panggil BNN Diposkan oleh Unknown di 14.19 0 komentar

Setelah menerima pengaduan dari pengacara Raffi Ahmad terkait kasus narkoba yang menjeratnya, Komisi III DPR RI akan segera memanggil BNN untuk meminta klarifikasi pengaduan artis 26 tahun itu.

”Kami sudah mendengarkan pengaduan Pak Hotma dan keluarga Raffi. Agar berimbang kami merasa perlu meminta klarifikasi pihak BNN. InsyaAlloh dalam waktu dekat kami akan panggil BNN," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (5/3)

Politikus PKS itu menjelaskan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, pengacara Raffi, Hotma Sitompul menjelaskan penangkapan Raffi melanggar hukum dan telah merugikan kliennya.

”Pihak Raffi merasa BNN melakukan kriminalisasi terhadap Raffi. Untuk itu kami membutuhkan second opinion dari BNN," sebut Almuzzammil.

Menurut Muzzammil, Komisi III mendukung penuh pemberantasan narkoba yang dilakukan BNN. “Tentu harus sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap siapapun dengan dalih apapun," katanya menegaskan.

Politikus asal Lampung itu meminta BNN menjelaskan kepada publik secara transparan kasus Raffi ini.

“BNN berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik agar pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN tidak kontraproduktif," imbuh Muzzammil.

Sebagai wujud dukungan kepada BNN, Muzzammil akan mengusulkan agar anggaran pencegahan dan penindakan narkoba tahun depan dinaikan. Sebab, menurutnya bahaya narkoba sangat besar. "Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5 juta orang, mayoritas anak-anak. Jumlah kerugian secara materil mencapai Rp 48 triliun per tahun. Jadi wajar jika anggaran pemberantasannya dinaikan," ujar Muzzammil.

Untuk itu, Muzzammil meminta BNN menggerakan lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat bersinergi memberantas penyalahgunaan narkoba baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Termasuk BNN harus melibatkan organisasi masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi,  pengusaha, dan elemen masyarakat lainnya. Jadi eskalasi ancaman bahaya narkoba ini harus menjadi gerakan pemberantasan secara nasional dan masif,” katanya.

Muzzammil meminta agar pemberitaan terkait isu narkoba yang melibatkan siapapun, termasuk Raffi harus berimbang.“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan," tutur dia mengakhiri.

Sumber

Baca Selengkapnya »

4 Syarat Pemimpin Sejati dan Dicintai Rakyat Menurut Jokowi Diposkan oleh Unknown di 12.35 0 komentar

Joko Widodo alias Jokowi adalah mantan Walikota Solo dan sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, siapa yang tidak mengenal Jokowi? Dia sudah menjadi 'selebriti' dan diidolakan banyak orang karena cara pendekatannya ke rakyat serta inovasi-inovasinya dalam menjalankan roda pemerintahan, baik ketika menjadi Walikota Solo maupun setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di mana pun berada, kehadiran Jokowi yang selalu rendah hati selalu disambut hangat warga. 

Di berbagai media, Jokowi menjadi News Maker karena selalu ada terobosan maupun hal-hal yang menarik disekitar Jokowi yang pantas untuk diberitakan. Para wartawan tidak pernah lelah 'menguntit' Jokowi kemanapun ia pergi. Alasannya, karena Jokowi tokoh yang menarik dan cerita seputar dia selalu ditunggu.

Lalu, apa resep Jokowi sehingga beliau begitu diidolakan oleh semua orang?

Dengan penuh kesederhanaan, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini berbagi kisahnya hingga terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta. Dalam berbagai kesempatan, ia juga tidak pelit berbagi terobosan.

Berikut 4 syarat pemimpin sejati ala Jokowi:

1. Rakyat Nomor Satu

Menurut Jokowi, seorang pemimpin harus mampu mengutamakan rakyat. Pemimpin harus mendatangi rakyat setiap hari, mencari tahu apa masalahnya dan memberikan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi mereka.

Pemimpin, kata Jokowi, haruslah mengerti persoalan yang dialami rakyat. Jika tidak bisa ke rumah sakit, buat kebijakan sehingga mereka bisa ke rumah sakit. Jika tidak bisa sekolah, harus membuat kebijakan sehingga mereka bisa sekolah. APBD bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

2. Bersih dan Jujur

Bersih dan jujur. Itulah syarat yang menurut Jokowi harus dipenuhi seorang pemimpin.

"Pemimpin itu nggak perlu pintar, nanti malah minterin rakyatnya, yang penting jujur dan bersih," kata Jokowi dalam peringatan HUT PDI Perjuangan ke-40 di Wisma Tiberias, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/3/2013). (detikNews, Senin, 04/03/2013)

"Dengan karakter jujur dan bersih, maka pemerintahan bisa dikelola dengan baik. Dengan pemerintahan yang jujur dan baik, anggaran bisa dikelola dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat," sambung dia.

3. Gemar Blusukan

Kata Jokowi, blusukan itu bukan pencitraan tapi kegiatan yang diinginkan masyarakat. Kegiatan itu seharusnya dilakukan oleh para pemimpin.

"Kalau dikatakan pencitraan, pencitraan yang mana. Itu maunya masyarakat. Itu yang harusnya dilakukan wali kota, gubernur, dan lain-lain untuk memahami keinginan masyarakat," ujar Jokowi saat memberikan motivasi di acara rapat kerja tahunan 2013 Transmedia, di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2013).

Menurut Jokowi, sampai sekarang ini ada kekeliruan yang dilakukan banyak pejabat. Jika banyak pejabat yang bergaul secara vertikal maka lama kelamaan akan ditinggalkan oleh rakyat. Apalagi sekarang ini kepala daerah dipilih secara langsung sehingga rakyat ingin lebih dekat dengan pemimpinnya. Mereka ingin keluhannya didengar dan diperhatikan.

4. Berani Keluarkan Kebijakan Radikal

Jokowi mengatakan seorang pemimpin juga harus berani mengeluarkan kebijakan radikal bagi perubahan yang lebih baik. Salah satu contoh kebijakan radikal Jokowi adalah pengaturan nomor kendaraan ganjil-genap yang banyak di kritik.

"Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau gak berani melakukan ya nggak usah jadi pemimpin. Masak mau enak-enak saja, yang nyeneng-nyenengin terus," cetus Jokowi suatu ketika.

Jokowi mengatakan untuk mencegah adanya resistensi dari masyarakat terkait sebuah aturan yang radikal, Pemerintah harus akan melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu dan paham dengan peraturan yang dibuat sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh opini yang berkembang.

Setelah saya telaah, 4 Syarat Pemimpin Sejati ala Jokowi ini memang pas dan bagus diterapkan oleh para pemimpin di manapun dan lembaga apapun sebab pemimpin sebenarnya adalah pelayan rakyat dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Semoga kedepan, banyak pemimpin yang memenuhi 4 syarat seperti yang diungkapkan Jokowi. Amiin


Referensi

Baca Selengkapnya »

Inilah Pesan-pesan 'Perlawanan' Anas Lewat Twitter dan Status BBM Diposkan oleh Unknown di 11.50 0 komentar

Sebelum menjadi tersangka, Anas Urbaningrum sering berkicau di twitter maupun update status di BBM. Namun, kicauan Anas di twitter maupun status BBM nya tidak begitu menjadi perhatian alias biasa-biasa saja. Barulah menjelang dan setelah Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, kicauan twitter dan status BBM nya mendapat perhatian luas publik Indonesia.

Apa saja pesan-pesan Anas lewat Twitter dan status BBM itu?

Anas Urbaningrum seperti memberi sinyal lewat twitter dan status BlackBerry Messsenger (BBM). Anas seolah memberi perlawanan. Diawali dahulu dengan status di BBM 'politik para Sengkuni', 'ojo dumeh', hingga 'ojo kagetan'.

Kini Anas juga bersuara lewat twitter. Anas pada Minggu (3/3) malam sempat ngetweet sejumlah pesan yang bertanda pagar #pesanayah. Lewat akun @anasurbaningrum, dia ngetweet sebanyak 3 kali soal pesan ayah itu.

"Jangan bermuka dua. Beda di depan beda di belakang", "Ojo gampang kuweden. Jangan mudah ketakutan". Tak lupa dia membubuhkan tanda pagar #pesanayah.

Tak jelas apa maksud tweet itu. Walau mendapat sejumlah respons luas, tak ada tanggapan Anas soal #pesanayah itu. Saat dikonfirmasi soal pesan ayah lewat BBM itu pun Anas tak merespons.

Jauh sebelum di twitter, Anas banyak memberi sinyal-sinyal lewat status BBM. Yang paling terkenal tak lain 'politik para Sengkuni' yang ditulis Anas menjelang dia menjadi tersangka di KPK. Kebetulan di PD memang ramai wacana agar Anas segera diganti. Tapi apa status itu ada kaitannya tak ada yang tahu. Anas sendiri berdalih dia sedang membaca buku Mahabarata

Sumber

Baca Selengkapnya »

Setelah Anas Jadi Tersangka, Jurnalis Senior Ini Tutup Akun Twitter Diposkan oleh Unknown di 11.40 0 komentar

Jurnalis senior Farid Gaban pernah berjanji untuk menutup akun Twitter pribadi, @fgaban, jikalau Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat suap.

Begitu Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Jumat (22/2/2013) malam, Farid benar-benar langsung menutup akun Twitter-nya, @fgaban.

"KPK resmi mengumumkan Anas tersangka kasus Hambalang. Saya percaya KPK. Sesuai janji, saya menutup akun ini malam ini juga," demikian kicauan terakhir Farid di Twitter, tak lama setelah KPK mengumumkan status tersangka Anas.

Pengguna Twitter pun langsung bereaksi atas keputusan Farid yang memiliki banyak pengikut di jejaring sosial itu.

Tak sedikit pihak yang menyayangkan keputusan Farid, salah satunya adalah mantan aktivis Coen Husain Pontoh. "Kayaknya @fgaban benar2 nutup akunnya. Sayang sekali kenapa berkorban tuk kasus seperti ini?" tulis Coen.

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko juga angkat bicara. Menurutnya, kicauan yang sering dilontarkan Farid cukup mencerahkan. "#FF @fgaban "@blontankpoer: makanya, mari kita bikin gerakan bersama spy akun @fgaban tidak ditutup. ini serius, bung! @mantriss," demikian bunyi kicauan Budiman.

Dikutip dari blog pribadinya, Farid pernah menjabat sebagai Redaktur Eksekutif Harian Republika (1992-1997) lalu pindah ke Majalah Tempo sebagai Redaktur Pelaksana (1999-2005). Ia juga sempat melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan sepeda motor dalam ekspedisi Zamrud Khatulistiwa (2009-2010). Saat ini, Farid berprofesi sebagai jurnalis lepas.

Sumber: Kompas.com

Baca Selengkapnya »

Ini Reaksi Nazarudin setelah Anas Resmi Jadi Tersangka Diposkan oleh Unknown di 12.53 0 komentar

Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nama Anas memang kerap disebut mantan bendahara umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Berulang kali dalam kesaksiannya, Nazar menyeret nama Anas dalam kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Lantas bagaimana, reaksi Nazar setelah KPK menetapkan mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sebagai tersangka.

“Reaksinya dingin-dingin saja, enggak senang berlebihan karena merasa menang atau bahagia. Biasa saja. Nazaruddin kan emang dingin orangnya,” kata pengacara Nazaruddin Afrian Bondjol kepada okezone, Minggu (24/2/2013).

Nazaruddin, kata Afrian, hanya menyatakan, menyerahkan semua kasus tersebut pada proses hukum di KPK. Selain itu, Afrian juga membantah keras rumor yang beredar bila Nazaruddin digunakan oleh kelompok tertentu untuk memojokkan Anas dalam kasus Hambalang. “Sama sekali tidak benar, Nazaruddin mengungkapkan apa yang dia tahu, apa yang dia alami saat menjadi saksi,” kata Afrian.

Sebagaimana diketahui, Anas Urbaningrum resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang. Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber: okezone.com

Baca Selengkapnya »

Anas dan Monas Jadi Isu Panas Diposkan oleh Unknown di 15.24 0 komentar

Anas dan monas. Dua kata ini kembali hangat diperbincangkan di linimasa sejak ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam pelaksanaan proyek sport center Hambalang. Bahkan kata Anas dan Monas menjadi trending topic di berbagai media sosial. Lalu, apa keterkaitan antara Anas dengan monas?

Suatu hari, tepatnya di bulan maret 2012, Anas Urbaningrum pernah berucap "Satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas,". Nah, kata-kata inilah yang kembali diingat oleh publik ketika Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka.

Saya sendiri cukup mengerti perasaan Anas kala itu. Dia sepertinya ingin membela diri atas keterlibatannya di kasus Hambalang setelah beberapa kali disebut oleh mantan bendahara umum PD, M. Nazarudin. Namun. Anas tidak menyadari bahwa kata-katanya akan menjadi bumerang bagi dirinya karena publik tentu mencatat ucapan anas itu dan kembali menagihnya saat Anas menjadi tersangka.

Tentu kita belum bisa menilai bahwa Anas sudah bersalah dalam kasus Hambalang ini sebab Anas sendiri belum disidik oleh KPK dan persidangan di pengadilan pun belum dilakukan. Asas praduga tidak bersalah tentu harus kita junjung tinggi.

Jika seandainya Anas Urbaningrum divonis bersalah oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap, tegakah kita menggantung Anas Urbaningrum di Monas? Wallahuallam bissawab

Baca Selengkapnya »

Akhirnya, Bung Anas pun Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Hambalang Diposkan oleh Unknown di 00.10 0 komentar

Setelah melakukan gelar perkara pada hari Jum'at, 23 Februari 2013, Pimpinan bersama tim penyidik KPK sepakat menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam pelaksanaan proyek sport center Hambalang.

"Kami menetapkan mantan anggota DPR AU sebagai tersangka," Kata Jubir KPK Johan Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (22/2/2013).

Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan, Anas diduga menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya saat menjadi anggota DPR. "Bisa benda dan uang," Lanjut Johan Budi

KPK pun menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai informasi, "pemberian" dalam Pasal 12 huruf a UU ini mencakup arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

Selain menetapkan tersangka, KPK juga mencegah Anas ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Terhitung mulai 22 Februari, Anas dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Tidak ada kejutan dan kehebohan yang terjadi ketika Jubir KPK mengumumkan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka terkait korupsi di proyek Hambalang. Semua tampak biasa saja. Mungkin karena sebelum diputuskan statusnya, nama Anas Urbaningrum sudah beberapa kali disebut sebagai bakal tersangka. Bahkan M. Nazarudin dalam persidangan beberapa kali menyebut nama Anas Urbaningrum terlibat kasus Hambalang.

Memang tidak mudah bagi KPK untuk menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Beberapa kali Anas disebut-sebut akan menjadi bakal tersangka. Namun semakin hari status Anas kian tidak jelas. KPK beralasan sedang mencari alat bukti keterlibatan Anas. KPK mencari bukti-bukti keterlibatan Anas dalam kasus ini selama hampir setahun sejak kasus bergulir. Itu semua dilakukan KPK dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian sebab dalam sistem KPK tidak mengenal adanya penghentian perkara.

Terakhir, muncul di media massa dokumen yang diduga draft surat perintah penyidikan terhadap Anas Urbaningrum. Pihak KPK sudah membenarkan bahwa dokumen tersebut asli milik KPK.

Drama seputar status Anas Urbaningrum berakhir dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Ketua Umum Partai Demokrat itu.

 *Dari berbagai sumber

Baca Selengkapnya »

Inilah Pernyataan Lengkap Presiden PKS Soal Suap Impor Daging Diposkan oleh Unknown di 12.17 0 komentar

Laman Resmi PKS (www.pks.or.id)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging, Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq kemudian diperiksa oleh KPK untuk meminta keterangan seputar keterlibatannya dalam kasus tersebut. Usai pemeriksaan, LHI menolak memberikan jawaban ketika ditanyai wartawan.

Berikut pernyataan resmi Luthfi, seperti yang diunggah laman resmi PKS pada Rabu tengah malam, 30 Januari 2013, pukul 23:45 WIB.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pertama kami mengapresiasi kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kita berharap pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ada.

Yang kedua, saya agak terkejut tadi mendapatkan berita dari kawan-kawan bahwa di KPK, ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan.

Saya tidak tahu yang dimaksudkan siapa, tetapi memang nama saya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang biasa orang menyebutnya LHI.

Seandainya yang dimaksudkan adalah saya, maka saya sebagai warga negara Indonesia sudah tentu akan taat kepada proses hukum yang ada.

Tetapi, andai isu penyuapan itu benar, sudah barang tentu, saya tidak akan menerimanya. Tidak saya, tidak partai saya, tidak juga kader-kader Partai Keadilan Sejahtera.

Untuk itu, kepada seluruh jajaran, kader dan seluruh pengurus partai, saya berharap para kader tetap menahan diri, terus berdoa, dan menyerahkan semua urusan pada Allah SWT, dan terus berjuang agar negeri kita ini bebas dari korupsi. Karena tindakan itu merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, dan pemberantasan korupsi itu sudah menjadi komitmen PKS.

Biasanya menjelang pemilu, kita selalu mengucapkan kalimat "Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wani'man nashir".

Demikian saya sampaikan keterangan ini, terima kasih.

Wassalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh

Baca Selengkapnya »

Pro dan Kontra Seputar Status Tersangka Presiden PKS Diposkan oleh Unknown di 11.52 0 komentar

Banyak kader PKS yang terkejut ketika sang Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Partai yang selama ini mengusung citra antikorupsi itu pun harus menenangkan kadernya di akar rumput.

Lutfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka bersama empat orang lainnya dalam kasus suap impor daging Deptan. tersangka lainnya adalah AF (diduga Ahmad Fathonah), JE (diduga Juard Effendi, Direktur Utama Indoguna) dan AAE (salah satu direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar pada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Dari tempat tersebut, AF membawa uang tersebut ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Sebenarnya bukan hanya kader PKS yang terkejut. LHI juga merasa terkejut ketika dirinya dijadikan tersangka oleh KPK terkait suap impor daging.

"Saya agak terkejut tadi mendapat berita dari kawan-kawan bahwa di KPK ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan," ujat Luthfi kepada wartawan, (Kompas.com, Rabu, 30 Januari 2013). 

Yang menjadi pertanyaan saya, kok Pak Luthfi merasa kalau inisial LHI itu mengarah ke dia. Awalnya sie dia mengaku tidak tahu kalau yang dimaksut LHI itu adalah dia, tetapi dia tidak menampik bahwa inisial LHI adalah mengarah ke namanya Luthfi Hasan Ishaaq. 

Beberapa kader PKS pun menganggap Presiden partai mereka menjadi korban fitnah. Ada yang menduga peristiwa ini sebagai skenario menjelang Pemilu 2014. Tetapi KPK mengaku sudah memiliki dua alat bukti yang kuat untuk menjadikan LHI sebagai tersangka. Menurut Johan Budi, Jubir KPK, alat bukti ini merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa malam, 29 Januari 2013.

Pengamat politikpun mempertanyakan langkah KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka suap Impor daging. "Tak ada angin tak ada hujan kok tiba-tiba petinggi PKS ditetapkan sebagai tersangka, hanya karena pengakuan sepihak yang tertangkap tangan,"  kata pengamat politik Yon Mahmudi yang mengaku heran dengan aksi KPK kali ini. (Republika.co.id, 31 Januari 2013).

Yon juga mempertanyakan apakah KPK tidak perlu konfirmasi atau konfrontasi untuk membuktikan kesaksian valid atau palsu. Lalu ia mebandingkan dengan kasus Hambalang yang dalam persidangan menyebut-nyebut salah seorang petinggi partai tertentu tapi sampai saat ini belum di usut. Dari dua kasus ini, Yon melihat KPK tanpa sadar terseret arus politik yang kuat, karena saat ini memang diketahui sebagai tahun politik.

 Dilain pihak, salah seorang pendiri PKS, Yusuf Supendi mengaku tidak terkejut dengan ditetapkannya Luthfi sebagai tersangka. "Kenapa harus kaget," kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Januari 2013. Dia bertanya-tanya, jika benar Luthfi Hasan terlibat. Apakah karena motivasi pribadi atau urusan partai. "Saya menduga dua-duanya," kata dia

Apapun yang terjadi, biarkanlah KPK menyelesaikan pemeriksaan kepada Luthfi Hasan Ishaq untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan beliau dan jangan lupa Luthfi Hasan Ishaaq adalah manusia biasa yang tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Wallahuallam bissawab

Baca Selengkapnya »

Angelina Sondakh Divonis 4,5 Tahun Penjara, Adilkah? Diposkan oleh Unknown di 17.52 0 komentar

Terdakwa kasus korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Angelina Sondakh akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai oleh Sudjatmiko, Jakarta, Kamis 10 Januari 2013.

Vonis terhadap Angie jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Angie dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta dijerat  pidana tambahan berupa uang pengganti Rp32 miliar. Namun tuntutan berat dan pembebanan pidana tambahan kepada mantan Anggota Banggar DPR 'digagalkan' majelis hakim.

Hakim hanya memutus empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan dan menolak pembebanan hukuman tambahan berupa pidana pengganti uang Rp32 miliar kepada Angie. Menurut majelis hakim Tipikor,  mantan anggota Badan Anggaran Komisi X DPR tersebut terbukti menerima uang Rp2,5 miliar dan US$1,2 juta dari Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.  Uang itu sebagai bentuk realisasi pembayaran fee sebesar 5 persen, melalui Mindo Rosalina Manulang, atas jasanya menggiring pencairan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pihak Angie sendiri sangat bersyukur dengan vonis yang diterimanya. Angie merasa bahagia karena majelis hakim tidak memvonisnya seperti tuntutan jaksa penuntut umum yang terasa begitu berat dan membebani. Ia merasa majelis hakim Tipikor telah mendengar pledoi yang ia baca sendiri saat persidangan sebelumnya.

Yang menjadi pertanyaan, adilkah vonis 4,5 tahun untuk Angie? Mengingat Angie sendiri terbukti menerima uang Rp 2,5 Miliar dan US$ 1,2 Juta dari Group Permai. Uang itu notabene adalah uang negara, uang rakyat Indonesia.

Saya sebagai warga negara Indonesia merasa vonis untuk Angie tidak adil meskipun Angie sendiri bahagia menerimanya. Uang Rp 2,5 miliar bukanlah uang yang sedikit. Apalagi ditambah lagi US$ 1,2 Juta. Jika uang tersebut digunakan untuk rakyat, tentu banyak manfaatnya. Akan tetapi Angie telah menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Soal dia memiliki anak atau tanggungan, itu adalah masalah keluarga dia. Prestasi juga menurut saya tidak perlu menjadi pertimbangan untuk meringankan hukumannya. Sebanyak apapun prestasi Angie, namun perbuatannya telah merugikan negara dan tentu saja rakyat Indonesia yang mengeluarkan pajak.

Ingat! Rakyat Indonesia telah banting tulang mencari uang untuk membayar pajak pada negara. Namun para koruptur telah menggunakan hasil keringat mereka untuk memperkaya diri sendiri. Sungguh terlalu!

Bukan rasa bahagia dan syukur yang seharusnya ditunjukkan oleh para terpidana koruptor yang mendapat vonis ringan. Tetapi merek sebenarnya harus menangis , sedih dan menyesal sebab seringan apapun hukumannya, mereka telah terbukti bersalah merugikan negara dan memakan uang rakyat.

Apapun putusan hakim senantiasa harus dihormati karena telah melalui proses hukum yang berlaku. Soal ketidak adilan, biar rakyat yang menilai.

Referensi: Dari berbagai sumber

Baca Selengkapnya »

Bisakah DPR Lengserkan Dahlan Iskan? Diposkan oleh Unknown di 16.58 3 komentar

Berita terbaru hari ini, DPR mengancam akan melengserkan Dahlan Iskan dari kursi kabinet gara-gara Dahlan tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini. Komisi XI uring-uringan lantaran Dahlan Iskan lebih memilih untuk menemani SBY melakukan kunjungan kerja ke Bali daripada menghadiri rapat kerja dengan komisi XI DPR.

"Ini kalau (Dahlan) tidak datang, kita bisa saja mengajukan surat ke Presiden untuk diganti," tegas Emir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2012. (Sumber: detikNews)

Sebagai masyarakat yang awam dengan dunia politik dan hukum tata negara, saya jadi bertanya 'Bisakah DPR mengajukan usul (bersurat) ke presiden untuk memberhentikan seorang menteri? Bukankah pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden? Bagaimana jika SBY ternyata 'sayang' dengan Pak Dahlan yang telah relativ berhasil memajukan BUMN?' Saya berharap jika ada pembaca blog saya ini mengerti tata negara, silahkan beri saya pencerahan agar saya mengerti.

Lepas dari apa yang diagendakan dalam rapat kerja komisi XI DPR dengan Menteri Negara BUMN, Saya hanya bisa merasakan bahwa ini adalah bentuk kekesalan para anggota DPR yang telah 'diserang' oleh Dahlan Iskan lewat isu 'pemerasan' oknum anggota DPR ke BUMN beberapa waktu yang lalu. Dan ini merupakan salah satu bagian dari 'serangan balik' ke Dahalan Iskan oleh para anggota DPR yang merasa 'dilecehkan' oleh Dahlan Iskan. Semoga ini hanya asumsi saya...

Baca Selengkapnya »

Mencermati Alasan Israel dan Amerika Tolak Palestina Diposkan oleh Unknown di 08.23 0 komentar

Mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung kedaulatan Palestina dengan menaikkan statusnya dari "entitas anggota" menjadi "negara pengamat non anggota." Tapi ada beberapa negara yang menolak keputusan itu. Beberapa dari mereka adalah Amerika Serikat dan Israel.

Menurut stasiun berita BBC, Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, mengungkapkan alasan mereka tak mendukung upaya Palestina di PBB. "Satu-satunya cara mencapai damai adalah perjanjian kedua belah pihak (Palestina-Israel), bukan di PBB."

"Tak ada satupun keputusan PBB yang bisa memutuskan ikatan 4.000 tahun antara rakyat Israel dengan tanah Israel."

Kubu penentang hasil voting Majelis Umum PBB tersebut berargumen, Palestina seharusnya mengambil langkah negosiasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa batas negara dengan Israel, seperti yang ditetapkan dalam Kesepakatan Damai Oslo tahun 1993, dasar berdirinya Otoritas Palestina.

Usia voting, Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice mendesak Palestina dan Israel melanjutkan pembicaraan damai dan jangan mengambil langkah sepihak.

Sementara Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut hasil voting ini, "Sangat disayangkan dan kontraproduktif." Menurutnya, hasil ini malah akan menghambat upaya damai kedua negara.

Perdana Menteri, Israel Benjamin Netanyahu, juga angkat bicara menanggapi hasil voting Majelis Umum PBB tersebut. Melalui akunnya di laman jejaring sosial Twitter, Netanyahu menilai Palestina telah melanggar perjanjian dengan Israel karena mencari dukungan ke PBB. "Kami akan mengambil tindakan yang sesuai."

Apa kata PBB? Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan agar kedua negara lebih banyak mengambil langkah pembicaraan damai.

Sementara itu, ratusan warga Palesrina merayakan kesuksesan upaya Presiden Mahmoud Abbas di PBB. Mereka turun ke jalan-jalan di Ramallah, Tepi Barat sesaat setelah hasil Majelis Umum PBB mengumumkan hasil voting. "Allahu Akbar!" teriak rakyat Palestina berulang kali.

"Untuk pertama kalinya, akan ada negara yang disebut Palestina, dengan pengakuan dari seluruh dunia," kata salah satu warga Amir Hamdan. Dia menambahkan, hari ini dunia sudah mendengar suara rakyat Palestina.

Sumber: VIVAnews

Baca Selengkapnya »

Ini Dia 9 Negara yang Tolak Palestina di PBB Diposkan oleh Unknown di 07.38 0 komentar

Majelis Umum PBB (indonesian.cri.cn)

Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Mengadakan pemungutan suara untuk menaikkan status Palestina dari "entitas pengamat" menjadi "negara pengamat non-anggota" di PBB. Hasilnya Sebanyak 138 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui, 9 Negara Menolak dan 3 Negara Abstain.

Sudah bisa dipastikan, negara yang menolak itu adalah Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara ini adalah penentang utama keanggotaan Palestina di PBB sejak awal. Nah, selain Israel dan Amerika Serikat, ada 7 negara lagi yang menolak Palestina di PBB sehingga totalnya menjadi 9 negara yang menolak status Palestina dari pengamat menjadi negara pengamat non-anggota di PBB.

Berikut adalah 9 negara yang menolak Palestina di PBB:

1. Israel
2. Amerika Serikat
3. Kanada
4. Republik Cheko
5. Marshall Island
6. Mikronesia
7. Nauro
8. Palau
9. Panama

Selain Amerika Serikat dan Israel, 7 negara penentang Palestina di PBB itu adalah negara-negara kecil yang suaranya tidak begitu didengarkan di majelis Umum PBB. Dan kelihatannya, negara-negara kecil ini adalah negara-negara boneka Amerika Serikat yang mngkin saja tidak berani menentang AS karena ketergantungan mereka. Sementara penolakan oleh Israel dan AS adalah bentuk ketakutan  mereka atas eksistensi Plaestina di PBB yang memungkinkan Palestina bisa berbicara lebih lantang di dunia Internasional. Tapi yang pasti kebenaran akan selalu memang di bumi Allah SWT. Allahu Akbar!!!

Sumber: Republika Online

Baca Selengkapnya »

Alhamdulillah, PBB Akhirnya Mengakui Kedaulatan Palestina Diposkan oleh Unknown di 22.55 1 komentar

Warga Palestina Menyambut Pengakuan PBB (Reuters)

Perjuangan Palestina untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara berdaulat akhirnya mendapat hasil gemilang. Sebanyak 138 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Palestina tidak lagi hanya berstatus sebagai "pengamat" melainkan sudah menjadi "negara pengamat non-anggota."Ini merupakan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, Kamis 29 November 2012.  Namun, pengakuan Palestina ini tidak disetujui semua negara anggota Majelis Umum PBB, terutama AS dan Israel.

Sembilan negara menentang, 41 abstain, serta tiga negara tidak ikut serta dalam pemungutan suara untuk menaikkan status Palestina dari "entitas pengamat" menjadi "negara pengamat non-anggota" di PBB. Jika ini dikabulkan melalui pemungutan suara, maka secara tidak langsung kedaulatan Palestina sebagai negara akan diakui.

Majelis PBB ini menyetujui peningkatan status Palestina meski ada ancaman dari Amerika Serikat dan Israel yang akan menghukum Palestina dengan menahan dana bagi Pemerintah di Tepi Barat. Perwakilan PBB mengatakan, Israel mungkin akan menghindari pembalasan selama Palestina tidak bergabung dalam Pengadilan Kriminal Internasional.

Dukungan mayoritas untuk Palestina itu mencuat setelah pidato Presiden Mahmoud Abbas yang mengecam Israel karena "kebijakan agresif dan kejahatan perang" di podium PBB, menimbulkan respon marah dari negara Yahudi.

"Hari ini, 65 tahun yang lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 181 yang membagi tanah bersejarah Palestina menjadi dua negara. Ini menjadi sertifikat kelahiran Israel," kata Abbas di depan 193 negara anggota majelis. "Majelis Umum PBB kini dipanggil untuk mengeluarkan sertifikat kelahiran negara Palestina."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat merespons pidato Abbas itu sebagai pernyataan "bermusuhan dan beracun," dan penuh "propaganda palsu."

"Itu bukan kata-kata dari seseorang yang ingin damai," tambah Netanyahu dalam rilis dari kantornya di Israel.

Setidaknya, 17 negara di Eropa mendukung lahirnya Palestina, Austria, Prancis, Italia, Norwegia, dan Spanyol. Ini merupakan hasil upaya Abbas yang fokus melobi Eropa. Sementara Inggris, Jerman, dan lain-lain memilih untuk abstain.

Sementara Republik Ceko bergabung dengan Amerika Serikat, Israel, Kanada, Panama and negara kecil di Pasifik seperti Nauru, Palau, Micronesia. Mereka menentang gerakan mendukung resolusi Palestina. (Reuters)

Sumber: VIVAnews 

Baca Selengkapnya »

Serangan Israel ke Gaza Bermotif Politik Diposkan oleh Unknown di 20.15 0 komentar

Beberapa hari belakangan ini, dunia kembali dibuat terkejut oleh serangan Zionis Israel ke Jalur Gaza. Seperti biasa, duniapun terpecah ketika merespon aksi Israel kali ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sudah pasti, Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel mendukung serangan Israel ke Gaza meski mereka menyayangkan jatuhnya korban jiwa. Sebuah pernyataan yang "goblok" tentunya dari Presiden Obama dalam menyikapi aksi Israel ini.

Sebagian negara eropa juga ada yang mendukung serangan Israel ke Gaza. Bahkan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyalahkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, untuk kekerasan yang meningkat di daerah tersebut, meskipun adanya serangan Israel tak henti-hentinya di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri "terlaknat" itu mengatakan dia “benar-benar mengutuk” serangan roket ke Israel selatan yang dilakukan oleh pejuang Palestina dan Hamas, tapi anehnya ia menolak untuk mengecam serangan mematikan terbaru yang diluncurkan oleh rezim apartheid Israel terhadap wilayah Palestina yang terkepung.
 
Lalu, apa sebenarnya motif serangan Israel ke Gaza kali ini?

Banyak analis memperkirakan bahwa motif Israel menyerang Gaza adalah politik. Seperti diketahui, sekitar bulan januari 2013, akan diadakan pemilu nasional di Israel. Nah, serangan Israel ke Gaza ini adalah salah satu taktik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak untuk mengangkat citra mereka di mata rakyat Israel. Tentu saja dalih mereka adalah melindungi warga Israel dari serangan Hamas. Dengan begitu, warga Israel akan  bersimpati kepada mereka. Sungguh cara yang licik dan memalukan. Tidak gentleman Mr. Netanyahu atau Mr. Ehud Barak. Kalian adalah para pecundang...

Jika memang benar demikian motifnya, sungguh mereka adalah manusia-manusia yang tidak punya hati nurani. Mereka ingin mencapai suatu ambisi politik dengan membunuh manusia-manusia yang tak berdosa. Sungguh miris menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai oleh tentara-tentara 'laknat" Zionis Israel tanpa tahu salah mereka apa.

Apapun motifnya, kita harus mengutuk serangan Israel ke Gaza ini sebab mereka tidak hanya membunuh pejuang Hamas, tetapi warga sipil yang tidak berdaya dan ini adalah kejahatan kemanusiaan. Dan semoga mereka yang mendukung Israel dilaknat oleh Allah SWT. Amiin

Baca Selengkapnya »

Inil Dia Inisial 5 Anggota DPR Pemeras BUMN dalam Surat Dahlan Diposkan oleh Unknown di 01.22 1 komentar

Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan 5 anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN dan memuji seorang anggota lainnya lewat surat ke BK DPR. Berikut 5 orang anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan DPR.

Berdasarkan informasi akurat yang diperoleh detikcom, 5 anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR berinisial AQ, ATP, LM, ARW, MIQ. Informasi ini diperoleh detikcom dari seorang sumber di DPR, Jumat (9/11/2012).

Nama lengkap dan fraksi anggota DPR belum dibuka karena BK DPR memang belum membuka nama-nama anggota DPR yang dilaporkan Dahlan Iskan pada Rabu lalu tersebut ke publik. BK baru membuka dua nama anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan Dahlan Iskan pada Senin (5/11).

Sebenarnya Rabu (7/11) lalu Dahlan Iskan mengirim 6 nama anggota DPR ke BK. 5 Nama disebut sebagai anggota DPR yang meminta jatah kepada BUMN sementara satu lagi dipuji Dahlan.

Dari 6 nama itu, yang sudah jelas identitasnya adalah Zulkieflimansyah. Namun dia bukan sebagai anggota DPR yang meminta jatah. Justru dia dipuji Dahlan sebagai anggota DPR yang bisa mencegah permintaan jatah itu.

Zulkieflimansyah, yang merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari PKS, mengaku mendapat pesan singkat dari Dahlan Iskan yang berisi alasan kenapa Dahlan memujinya. Namun BK DPR higga saat ini belum memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Informasi mengenai nama-nama maupun inisial anggota DPR yang memeras BUMN sebenarnya disimpan rapat oleh Dahlan Iskan. Dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi media massa di Kantor Kementerian BUMN kemarin, Dahlan Iskan sama sekali tidak mau membuka identitas anggota DPR yang memeras BUMN. "Saya benar-benar tidak mau," kata Dahlan.

Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi juga tidak mau membuka satu pun nama maupun inisial anggota DPR pemeras BUMN tersebut. "Saya sudah bersumpah di BK saya tidak akan membuka nama-nama itu," kata dia.

Sampai saat ini desakan agar BK DPR mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras BUMN semakin kuat. Namun BK belum juga memberikan kepastian kapan akan mengungkap, memproses, dan memberi sanksi nama-nama yang dilaporkan Dahlan Iskan.

Sumber: detikNews

Baca Selengkapnya »