Banyak orang termasuk saya mengapresiasi langkah Dahlan Iskan menyerahkan 2 nama oknum anggota DPR yang terlibat "pemalakan"di BUMN. Tetapi penyerahan 2 nama itu menimbulkan kesan yang berbau politis dimana keluarnya nama-nama oknum anggota DPR yang "memalak" BUMN itu terjadi setelah adanya ketegangan potik antara DPR dan Dahlan Iskan.
Ketengangan antara DPR dengan Dahlan Iskan dipicu oleh ketidak hadiran Dahlan saat dipanggil oleh Komisi VII DPR guna mengklarifikasi masalah inefisiensi di PLN karena kasus yang sedang disoroti DPR terjadi saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN.
Banyak poltisi senayan menganggap Dahlan sengaja 'mangkir' dari panggilan komisi VII DPR karena enggan menjelaskan soal inefisiensi di PLN. Namun Dahlan membantah ketidakhadirannya karena mangkir. Pak Dahlan beralasan bahwa ia memiliki jadwal yang sudah diagendakan sehingga ia tidak bisa hadir di komisi VII. Tak lama setelah peristiwa itu, Dahlan Iskan mengirim SMS ke Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang menyebut ada sejumlah oknum anggota DPR yang suka "memalak" BUMN. SMS Dahlan itu ditindaklanjuti dengan keluarnya surat edaran dari sekkab ke lembaga-lembaga pemerintah untuk mencegah dan menolak adanya praktek kong kalikong.
Awalnya, Dahlan Iskan menyatakan telah mengantongi 10 nama. Belakangan beredar pesan berantai lewat SMS dan BBM yang menyebut 15 bahkan ada yang 18 nama, lengkap dengan inisialnya. Humas BUMN pun membantah bahwa mereka tidak pernah mengirim SMS yang menyebutkan 15 nama oknum anggota DPR "pemalak" BUMN
Setelah menghadiri undangan BK DPR untuk mengklarifikasi nama-nama itu, Dahlan Iskan hanya menyerahkan 2 nama. Ia beralasan 2 nama yang ia serahkan itu berdasarkan laporan direksi BUMN yang merasa dipalak. kemudian Dahalan berjanji, akan melaporkan nama lainnya ke BK DPR hari rabu.
Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Dahlan Iskan harus mencicil menyerahkan nama-nama itu. Mengapa Dahlan tidak menyerahkannya sekaligus? Kesan inilah yang menimbulkan pro dan kontra publik. Ada yang mengatakan Dahlan sedang melakukan langkah politik pencitraan. Tetapi tidak ada yang tahu pasti manuver politik Dahlan Iskan sebab ia bukan orang politik ataupun dari partai politik tertentu.
Langkah Dahlan Iskan untuk membongkar praktik kongkalikong tentu sangat didukung oleh semua pihak sebab praktik kongkalikong di Indonesia sudah seperti budaya dan sangat sulit diberantas. Tentu apa yang dilakukan Dahlan Iskan ini merupakan terapi kejut bagi oknum-oknum yang sering menggerogoti uang negara. Namun jika langkah Dahlan Iskan ini adalah suatu pencitraan politis menuju Pilpres 2014 tentu sangat disayangkan sebab tidak murni lagi pada pemberantasan KKN di Republik Indonesia.
Apapaun niat Dahlan Iskan, kita berharap ini adalah tonggak awal dalam pemberantasan KKN. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Ketengangan antara DPR dengan Dahlan Iskan dipicu oleh ketidak hadiran Dahlan saat dipanggil oleh Komisi VII DPR guna mengklarifikasi masalah inefisiensi di PLN karena kasus yang sedang disoroti DPR terjadi saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN.
Banyak poltisi senayan menganggap Dahlan sengaja 'mangkir' dari panggilan komisi VII DPR karena enggan menjelaskan soal inefisiensi di PLN. Namun Dahlan membantah ketidakhadirannya karena mangkir. Pak Dahlan beralasan bahwa ia memiliki jadwal yang sudah diagendakan sehingga ia tidak bisa hadir di komisi VII. Tak lama setelah peristiwa itu, Dahlan Iskan mengirim SMS ke Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang menyebut ada sejumlah oknum anggota DPR yang suka "memalak" BUMN. SMS Dahlan itu ditindaklanjuti dengan keluarnya surat edaran dari sekkab ke lembaga-lembaga pemerintah untuk mencegah dan menolak adanya praktek kong kalikong.
Awalnya, Dahlan Iskan menyatakan telah mengantongi 10 nama. Belakangan beredar pesan berantai lewat SMS dan BBM yang menyebut 15 bahkan ada yang 18 nama, lengkap dengan inisialnya. Humas BUMN pun membantah bahwa mereka tidak pernah mengirim SMS yang menyebutkan 15 nama oknum anggota DPR "pemalak" BUMN
Setelah menghadiri undangan BK DPR untuk mengklarifikasi nama-nama itu, Dahlan Iskan hanya menyerahkan 2 nama. Ia beralasan 2 nama yang ia serahkan itu berdasarkan laporan direksi BUMN yang merasa dipalak. kemudian Dahalan berjanji, akan melaporkan nama lainnya ke BK DPR hari rabu.
Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Dahlan Iskan harus mencicil menyerahkan nama-nama itu. Mengapa Dahlan tidak menyerahkannya sekaligus? Kesan inilah yang menimbulkan pro dan kontra publik. Ada yang mengatakan Dahlan sedang melakukan langkah politik pencitraan. Tetapi tidak ada yang tahu pasti manuver politik Dahlan Iskan sebab ia bukan orang politik ataupun dari partai politik tertentu.
Langkah Dahlan Iskan untuk membongkar praktik kongkalikong tentu sangat didukung oleh semua pihak sebab praktik kongkalikong di Indonesia sudah seperti budaya dan sangat sulit diberantas. Tentu apa yang dilakukan Dahlan Iskan ini merupakan terapi kejut bagi oknum-oknum yang sering menggerogoti uang negara. Namun jika langkah Dahlan Iskan ini adalah suatu pencitraan politis menuju Pilpres 2014 tentu sangat disayangkan sebab tidak murni lagi pada pemberantasan KKN di Republik Indonesia.
Apapaun niat Dahlan Iskan, kita berharap ini adalah tonggak awal dalam pemberantasan KKN. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
iya neh penasaran, nama2 siapa aja nanti yg bakalan keluar ya, mari kita tunggu sambil ngopi sob :D
BalasHapus